Perizinan Kabupaten Humbang Hasundutan

Menampilkan 1-8 dari 8 item.

#	Nama Syarat	Status Syarat	Syarat Untuk Permohonan?	Bisa Diajukan Ke Skpd Lain?

1	Surat permohonan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 10.000	WAJIB	Permohonan Baru & Perpanjangan(Perubahan)	Tidak Bisa Diajukan Ke SKPD Lain
2	Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungunan Hidup	WAJIB	Permohonan Baru & Perpanjangan(Perubahan)	Bisa Diajukan Ke SKPD Lain	Tidak Ada File
3	Dokumen Lingkungan (UKL-UPL/ AMDAL)	WAJIB	Permohonan Baru & Perpanjangan(Perubahan)	Tidak Bisa Diajukan Ke SKPD Lain	Tidak Ada File
4	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten	WAJIB	Permohonan Baru & Perpanjangan(Perubahan)	Bisa Diajukan Ke SKPD Lain	Tidak Ada File
5	Company Profile (Profil Perusahaan)	WAJIB	Permohonan Baru & Perpanjangan(Perubahan)	Tidak Bisa Diajukan Ke SKPD Lain	Tidak Ada File
6	Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)	WAJIB	Permohonan Baru & Perpanjangan(Perubahan)	Tidak Bisa Diajukan Ke SKPD Lain	Tidak Ada File
7	Fotocopy Izin lokasi	WAJIB	Permohonan Baru & Perpanjangan(Perubahan)	Tidak Bisa Diajukan Ke SKPD Lain	Tidak Ada File
8	SKKL (Khusus untuk Dokumen Amdal)	OPTIONAL	Permohonan Baru & Perpanjangan(Perubahan)	Tidak Bisa Diajukan Ke SKPD Lain	Tidak Ada File

Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

PePersyaratan Umum :

Surat permohonan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6000,-;
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab;
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggungjawab atau Badan Usaha;
Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
fotokopi dokumen pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Email aktif;
Pasfoto berwarna ukuran 4x6 satu lembar;
Nomor Induk Berusaha;
Izin Lokasi sesuai ketentuan;

Persyaratan Pemenuhan Komitmen Prasarana Usaha terdiri atas:

UnUntuk UKL_UPL

UUUntuk AMDAL :

Tata cara :

1. Mengupload Dokumen SPLL melalui hak akses pelaku usaha pada Sistim OSS

2. Mengupload Dokumen Izin Lingkungan melalui Sistim OSS, apabila dipersyaratkan UKL-UPL dan/atau terbit sebelum OSS

Pemenuhan Komitmen : 10 hari kerja

Penyelesaian persetujuan : 5 hari kerja

• 3. Mengupload Dokumen Izin Lingkungan melalui Sistim OSS, apabila dipersyaratkan AMDAL dan/atau terbit sebelum OSS

Pemenuhan komitmen : 110 hari kerja

Penyelesaian persetujuan : 5 hari kerja

Biaya/ Retribusi : Rp. 0,- (gratis)

Penting :

Pendaftaran Permohonan dilaksanakan melalui aplikasi https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id dan Semua persyaratan diupload ke aplikasi dalam bentuk file PDF dan JPG.
Hardcopy permohonan dan persyaratan di sampaikan kepada Dinas PMP2TSP Kab. Humbang Hasundutan dalam 2 (dua) rangkap