Informasi Tambahan Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Apotik:

Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Persyaratan Umum :

1. Surat permohonan pemenuhan komitmen bermaterai Rp. 6000,-;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggungjawab atau Badan Usaha;
4. Fotokopi Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
5. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir;
6. fotokopi dokumen pendirian badan usaha yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Email aktif;
8. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 satu lembar;
9. Nomor Induk Berusaha;

Persyaratan Pemenuhan Komitmen Prasarana Usaha terdiri atas:

1. Izin Lokasi sesuai ketentuan
2. Izin Lingkungan atau SPPL sesuai ketentuan;
3. Izin Mendirikan Bangunan;

Persyaratan pemenuhan komitmen lzin Apotek terdiri atas:

1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA);
2. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
3. Denah bangunan;
4. Daftar sarana dan prasarana; dan
5. Berita acara pemeriksaan.

Catatan : Seluruh data permohonan disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy

Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan memenuhi Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik, wajib memenuhi Komitmen Izin Apotek/lzin Toko Obat.

Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha pating lama 6 (enam) bulan.

Untuk pemenuhan Komitmen, Pelaku Usaha menyampaikan dokumen pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan lapangan paling lama 6 (enam) Hari sejak Pelaku Usaha memenuhi Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pemeriksaan lapangan melibatkan unsur dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas tenaga kefarmasian dan tenaga lainnya yang menangani bidang sarana dan prasarana.

Dalam pemeriksaan lapangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membuat berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan berita acara pemeriksaan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pemerintah Daerah kabupatenlkota menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen lzin Apotek/lzin Toko Obat paling lama 3 (tiga) Hari melalui sistem OSS.

Dalam hal berdasarkan berita acara pemeriksaan diperlukan perbaikan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan hasil evaluasi kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupatenlkota melalui sistem OSS paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil evaluasi.

Berdasarkan perbaikan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha dan dinyatakan tidak terdapat perbaikan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan notifikasi pemenuhan Komitmen lzin Apotek/ lzinToko Obat paling lama 3 (tiga) Hari melalui sistem OSS.

Penyampaian notifikasi pemenuhan Komitmen lzin Apotek /Izin Toko Obat merupakan pemenuhan Komitmen lzin Apotek /lzin Toko Obat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan verilikasi menyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi Komitmen, Pemerintah Daerah kabupatenlkota menyampaikan notifikasi penolakan melalui sistem OSS.