Informasi Tambahan Tentang Surat Izin Praktik Apoteker:

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2. Surat Edaran Nomor HK.02.02/MENKES/24/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Seluruh Persyaratan di scan (pdf/jpg) dan/atau bentuk foto (jpg) dan diupload termasuk :

Persyaratan Umum :

1. Formulir Permohonan bermaterai Rp. 6.000;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
3. Fotokopi NPWP;
4. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Email aktif;

Persyaratan Teknis :

1. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang berlaku dan dilegalisir yang berwenang 1 (satu) lembar;
2. Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) masih dalam proses penerbitan, dapat diganti dengan surat bukti permohonan penerbitan STR yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau bukti pengurusan secara online dan melampirkan fotokopi STR lama 1 (satu) lembar.
3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian;
5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
6. Untuk SIPA kedua harus melampirkan fotokopi SIPA kesatu, atau SIPA ketiga harus melampirkan fotokopi SIPA kesatu dan kedua.

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

a. Setiap apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin berupa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sesuai tempat fasilitas kefarmasian.

b. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Produksi atau Fasilitas Distribusi/Penyaluran hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPA sesuai dengan tempatnya bekerja.

c. Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) SIPA, berupa:

1. SIPA Kesatu;
2. SIPA Kedua; dan/atau
3. SIPA Ketiga.

d. Dikecualikan dari butir 1.b bagi apoteker yang bekerja di Instalasi Farmasi Pemerintah/TNI/POLRI dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) SIPA.

e. Apoteker hanya boleh mempunyai 1 (satu) Surat Izin Apotek (SIA). Dalam hal apoteker telah memiliki SIA, maka apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.

f. Bagi apoteker sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian milik pemerintah harus memiliki SIPA.

g. Dalam rangka permohonan untuk memperoleh SIA, apoteker dapat menggunakan SIPA Kesatu, SIPA Kedua atau SIPA Ketiga.

h. SIA bersifat melekat pada SIPA, dan memiliki masa berlaku sesuai dengan SIPA.

i. Setiap apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian wajib memasang papan nama praktik yang mencantumkan:

1. Nama Apoteker;
2. SIPA/SIA; dan
3. Waktu praktik (hari/jam).

j. Fasilitas pelayanan kefarmasian hanya dapat memberikan pelayanan kefarmasian sepanjang apoteker berada di tempat dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

Jangka Waktu penyelesaian         : 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya/ Retribusi                          : Rp. 0,- (gratis)

Penting :

1. Pendaftaran Permohonan dilaksanakan melalui aplikasi https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id dan Semua  persyaratan diupload ke aplikasi dalam bentuk file PDF dan JPG.
2. Hardcopy permohonan dan persyaratan di sampaikan kepada Dinas PMP2TSP Kab. Humbang Hasundutan dalam 2 (dua) rangkap