• KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 265 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN

• KEPUTUSAN KEPALA DINAS NO 3 TAHUN 2019 TENTANG SOP PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

• SK Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TERAPIS WICARA

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN PEREKAM MEDIS

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENATA ANESTESI

• PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Lihat Semua Landasan Hukum